Menurutnya adanya kerjasama antar negara tidak dibenarkan jika turut mengintervensi kebijakan-kebijakan dari negara yang bersangkutan. Terhadap upaya intervensi rejim pemerintah partai komunis China terhadap Radio Erabaru saat ini, ia menilai bahwa tidak pantas sebuah negara lain mengintervensi sebuah radio lain di negara lain, yakni di Indonesia. Apalagi sampai meminta menutup radio tersebut. Jika kasus-kasus seperti yang dialami Radio Erabaru ini dibiarkan dan memberikan legitimasi terhadap upaya-upaya intervensi, maka akan menjadi preseden buruk. Selanjutnya akan membuka kesempatan intervensi dari pihak-pihak lain.

LSPP menilai bahwa hal ini menyangkut kebebasan informasi dan berekspresi. Masyarakat berhak menerima dan mengakses berbagai versi informasi. Tidak diperkenankan adanya upaya-upaya membelenggu dan membungkam informasi.

Ignatius Haryanto, Direktur Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP)

“Kita tidak ingin ada upaya-upaya untuk membelenggu dan membungkam informasi yang ada. Tidak jamannya lagi pada masa kebebasan informasi seperti saat ini. Biarlah masyarakat yang menimbang informasi-informasi itu layak dipercaya atau tidak,” kata Direktur sekaligus pendiri lembaga nirlaba ini.

Untuk informasi, Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP) adalah sebuah lembaga nirlaba yang didirikan di Jakarta pada tahun 1994. Berkembang menjadi salah satu organisasi lembaga swadaya masyarakat yang terbagi atas beberapa divisi kerja.

Khusus untuk bidang media, LSPP memfokuskan perhatian pada pemberdayaan masyarakat media, yakni para wartawan, mahasiswa dan dosen, serta masyarakat umum lain yang berminat dengan persoalan media, budaya dan hak-hak asasi manusia.

Lembaga ini mempunyai misi dan visi, memperlapang ruang publik yang ada bekerjasama dengan media yang ada atau memperjuangkannya lewat media yang telah ada. Untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan kegiatan-kegiatan pelatihan wartawan, penelitian media, penerbitan, dan pendokumentasian literatur yang terkait dengan dunia media.

“Kita merasa ini bukan semata-mata dihadapi teman-teman Erabaru di Batam tapi akan mengancam pengelola-pengelola media di tempat lainnya. Jangan berkecil hati, saya yakin teman-teman di wilayah lain mendukung anda,” pungkasnya. (rp)

Ria Saptarika mengatakan bahwa aksi sosialisasi ini sangat bermanfaat sekali terutama pada warga masyarakat yang kurang mampu. Dengan adanya aksi sosial ini bisa membantu meringankan beban mereka. Disamping itu juga untuk saling berbagi kebersamaan dengan saudara yang lainnya. Khusus bagi anak-anak akan diberikan hadiah.

Sementara itu Widya mengungkapkan bahwa aksi sosial ini merupakan agenda tahunan dari Rumah Sakit Awal Bross Batam.

“Sebelum aksi sosial ini digelar, kita telah mengadakan sosialisasi terlebih dahulu kepada warga selama 4 bulan ke puskesmas-puskesmas,” katanya.

Menurutnya rata-rata yang menderita penyakit katarak berusia di atas 60 tahun, namun seiring dengan perkembangan zaman bahkan sekarang ada yang menimpa balita dan orang dewasa, pemanasan global juga sangat berpengaruh terhadap kesehatan manusia terutama bagian mata.

Ani (37) salah seorang warga yang ikut aksi sosial ini mengaku sangat berterima kasih sekali dengan adanya kegiatan ini yang sangat membantu kesehatannya. Untuk saat ini memang penglihatannya sudah mulai berkurang terutama untuk malam hari.

“Aksi sosial seperti ini diharapkan terus akan berlangsung secara berkesinambungan untuk membantu program pemerintah, sekaligus untuk mewujudkan masyarakat yang sehat. Juga diharapkan agar masyarakat bisa menjaga kesehatan terutama dilingkungan sekitarnya,“ ujar Ria Saptarika. (ar)

Disusul kemudian organisasi wartawan internasional seperti Reporters Without Borders, International Federation of Journalists (IFJ), dan Reporters Sans Frontières pun menunjukkan perhatian yang sama. Ini menunjukkan bahwa kasus Radio Erabaru telah menjadi perkara dunia internasional. Seperti diungkapkan Margiyono dari AJI Indonesia, bahwa beberapa organisasi internasional pernah menanyakan soal kasus Radio Erabaru kepada AJI termasuk Reporters Sans Frontières, sebuah organisasi wartawan internasional yang berpusat di Perancis.

“Beberapa organisasi kebebasan berekspresi internasional mempertanyakan kasus Radio Erabaru, seperti Reporters Sans Frontières. Hal ini menunjukkan bahwa ini bukan perkara lokal maupun nasional, namun sudah menjadi perkara internasional. Artinya pemerintah Indonesia dalam hal ini Depkominfo khususnya Balmon harus mempertimbangkan itu, bahwa ini bukan perkara kecil tapi perkara kebebasan berekspresi,” ujarnya.

Nampaknya kasus ini mesti dilihat lebih mendalam, bahwa ada hak-hak yang harus dilindungi. Hak kebebasan berekspresi, hak memperoleh informasi seluas-luasnya yang harus dipenuhi dan dilindungi dari ‘pembungkaman.’ Bukan hanya perkara carut marut frekuensi, bukan hanya sebatas perkara ‘amburadulnya’ regulasi perijinan siaran radio semata.

Namun kebebasan berekspresi mengungkap dan memperoleh informasi fakta kebenaran yang harus dibentengi dari intervensi pihak rejime partai komunis China maupun pihak asing lainnya. Selayaknya Pemerintah Indonesia melalui lembaga-lembaga negaranya mempertahankan dan melindungi hak-hak warganegaranya, termasuk hak Radio Erabaru untuk bebas berekspresi dan bersiaran di Batam. (rp)

Dalam kesempatan itu, para pelaku industri juga bisa menyampaikan langsung segala permasalahan dalam dunia industri. Yuherman dari Disperindag Kota Batam yang menjadi narasumber dalam seminar sosialisasi tersebut mengatakan bahwa seminar tentang sosialisasi kebijakan industri dan perdagangan ini dimaksudkan bagi para pelaku industri yang ada di Batam, juga untuk memberikan defenisi Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2009 tentang kawasan industri, dengan berbagai dasar hukumnya.

Sementara itu dihari kedua seminar mengupas tentang hasil pengawasan barang beredar untuk produk industri kimia, agro, dan hasil hutan. Barang-barang yang beredar untuk diperdagangkan kepada konsumen beraneka ragam, mulai dari kebutuhan pokok sampai barang konsumtif yang meliputi industri makanan, minuman dan tembakau, industri kimia hulu, dan hilir, serta industri hasil hutan dan perkebunan.

Menurut Yuherman, beberapa barang beredar dari hasil industri kimia, agro dan hasil hutan yang diperdagangkan kepada konsumen, telah di tetapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib, sehigga harus mengikuti ketentuan persyaratan SNI tersebut. Hal ini mengingat banyaknya barang beredar yang menjadi terget pengawasan. (ar)

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia menilai, tindakan Balai Monitoring tersebut menunjukkan lembaga itu tidak menghargai proses hukum yang sedang berjalan. Siaran tersebut tidak boleh dihentikan, setidaknya sampai ada putusan Mahkamah Agung.

AJI Indonesia juga menilai, bahwa selama ini Balai Monitoring bersikap diskriminatif. Di Jakarta ada Radio Suara Metro, milik Kepolisian Daerah Metro Jakarta Raya, yang tak memiliki izin dan melanggar ketentuan penggunaan spektrum frekuensi, namun tak pernah dihentikan. “Mengapa terhadap Era Baru Balai Monitoring nampak tegas, sementara terhadap Radio Suara Metro mereka bersikap toleran?” kata Nezar Patria, Ketua AJI Indonesia.

AJI Indonesia juga mempertanyakan keputusan Menkominfo yang menolak pemberian izin kepada Radio Era Baru. Penolakan permohonan izin tersebut tidak disertai alasan valid. Selama ini Radio Era baru telah memenuhi standar penyiaran dan menggunakan frekuensi yang dialokasikan untuk siaran komersial.

Penolakan permohonan izin yang dibuat secara tidak transparan bertentangan dengan konstitusi Republik Indonesia. Pasal 28 F UUD 1945 yang diamandemen menyatakan setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi dengan sarana apapun. “Jangan sampai Menkominfo melanggar hak konstitusi warga dengan alasan prosedur perizinan,” kata Margiyono, Koordinator Advokasi AJI Indonesia.

Informasi lebih lanjut:

1. Nezar Patria, Ketua Umum AJI: 0811829135
2. Margiyono, Koordinator Advokasi AJI: 08161370180

Link :

JPNN : AJI Minta Radio Era Baru Tidak Ditutup